KALTIM – Realnewsid.com: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat tata kelola program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyiapkan sistem digital terintegrasi. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh penyaluran CSR perusahaan di Kaltim berlangsung secara transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Salah satu terobosan utama dari sistem tersebut adalah penyediaan etalase program CSR. Melalui platform itu, Pemprov akan menampilkan daftar kebutuhan pembangunan daerah di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, pemuda dan olahraga, hingga infrastruktur. Perusahaan nantinya dapat memilih program yang selaras dengan fokus kontribusi dan kemampuan pendanaan mereka.
Selain itu, pemerintah akan merinci kebutuhan pembangunan secara lebih detail, termasuk lokasi, volume kegiatan, serta estimasi anggarannya. Dengan adanya basis data digital ini, penyaluran CSR diharapkan tidak lagi terpusat pada wilayah tertentu, namun menyebar merata hingga ke daerah-daerah yang selama ini minim tersentuh bantuan pembangunan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, memberikan apresiasi terhadap digitalisasi tersebut. Ia menilai langkah ini penting untuk memperbaiki proses pendataan dan verifikasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.
“Pelaporan dan pengawasan CSR masih manual sehingga banyak proses tidak terekam secara detail. Dengan sistem digital, semua tahapan bisa dilihat secara real time,” ujar Darlis, Sabtu (15/11/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih pengelolaan dana CSR, melainkan berperan sebagai fasilitator agar program selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Perusahaan tetap mengelola CSR-nya. Pemerintah hanya memberikan panduan agar kontribusinya terarah dan memberi manfaat lebih maksimal,” lanjutnya.
Dengan hadirnya sistem digital ini, Pemprov Kaltim berharap praktik penyaluran CSR menjadi lebih efisien, akuntabel, dan mudah dievaluasi. Transformasi digital ini juga diyakini mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Penulis: Darni | Penyunting: Rawitasari | RealNewsID.com
