KALTIM – RealNewsID.com : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi merealisasikan pencairan dana Program Pendidikan Gratispol dengan total mencapai Rp44,15 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kaltim, sebagai bentuk nyata komitmen Pemprov dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas Kaltim 2045.
Investasi Strategis untuk Pendidikan Berkualitas
Dalam konferensi pers yang digelar di Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Masud menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan biaya kuliah, melainkan langkah strategis dalam menyiapkan masa depan daerah.
“Dana Gratispol ini adalah investasi strategis kita untuk memastikan akses pendidikan berkualitas demi mewujudkan Generasi Emas Kaltim. Saya instruksikan dana ini wajib digunakan seoptimal mungkin dan tepat sasaran, dengan memprioritaskan keringanan biaya studi, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa kita. Pengelolaannya harus akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap saat,” tegas Gubernur Rudy Masud.
Program Gratispol menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Kaltim di bidang pendidikan, yang dirancang untuk meringankan beban mahasiswa dan mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi di seluruh wilayah.
Rincian Alokasi Dana untuk 7 PTN
Adapun rincian alokasi dana senilai Rp44,15 miliar tersebut dibagikan kepada tujuh PTN di Kaltim sebagai berikut:
Universitas Mulawarman (Unmul) – Rp22.454.300.000
Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) – Rp6.382.100.000
UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) – Rp4.898.600.000
Institut Teknologi Kalimantan (ITK) – Rp4.680.500.000
Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda – Rp3.562.940.000
Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) – Rp1.570.360.000
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani) – Rp604.800.000
Dengan pencairan ini, Pemprov berharap agar seluruh institusi penerima dapat segera menyalurkan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan.
Proses Cepat dan Transparan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, memastikan bahwa proses administrasi dan pencairan berjalan cepat serta sesuai prosedur.
“SP2D sudah kita terbitkan per tanggal 12 November 2025, hanya satu jam selang pengajuan SPM dari Biro Kesra,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan keseriusan Pemprov dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan sektor pendidikan.
Pencairan untuk Perguruan Tinggi Swasta Menyusul
Sementara itu, untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), pencairan dana akan dilakukan setelah kelengkapan administrasi terpenuhi. Pemprov meminta pihak kampus swasta segera menyiapkan berkas sesuai ketentuan agar proses penyaluran tidak tertunda.
Gubernur juga mengimbau para pimpinan PTN yang sudah menerima dana untuk segera melakukan pengecekan ke rekening kampus masing-masing, agar manfaat program ini bisa langsung dirasakan mahasiswa pada semester berjalan.
Program Gratispol menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, diharapkan seluruh mahasiswa di Kaltim dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya tinggi.
Penulis: Darni| Penyunting: Rawitasari | RealNewsID.com
